Pada tanggal 30 Oktober 2022 telah dilaksanakan kegiatan Sipil Untuk Negeri dengan tema “Mengabdi Dengan Aksi, Demi Kemajuan Generasi”  yang berlokasi di Madrasah Diniyah Darussa’adah, Desa Handil Birayang Atas, Kab. Tanah Laut

Sipil Untuk Negeri (SUN) merupakan program kerja pengabdian masyarakat yang dilaksanakan tiap tahunnya oleh Himpunan Mahasiswa Sipil Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Program kerja ini berfokus pada perbaikan, pembangunan ulang, atau pembangunan baru bangunan dan fasilitas publik yang sudah tidak layak di desa-desa atau di sekolah non negeri yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Tujuan dari Sipil Untuk Negeri ini adalah untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan menjadi solusi atas masyarakat itu sendiri serta membantu masyarakat dalam permasalahan infrastruktur dengan mengaplikasikan ilmu ketekniksipilan yang didapatkan di perkuliahan.

Kegiatan ini dibuka dan diresmikan oleh Bapak Romla Nor Hakim, S.T., M.T. selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik, yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan sertifikan dan plakat kepada para sponsor juga oleh Bapak Romla Nor Hakim, S.T., M.T. Lalu berikutnya adalah tour 2 bangunan kelas baru kepada para tamu undangan dan warga oleh Ketua Pelaksana M. Rizal Hanif dan Wakil Pelaksana. Rio Junjungan Naibaho. Ada pula kegiatan Cek Kesehatan untuk para warga Desa Handil Birayang Atas dan diiringi dengan pembagian doorprize. Dilaksanakan juga games interaktif yang diikuti oleh anak-anak Madrasah Diniyah Darussa’adah dengan semangat dan penuh antusias.

Sipil Untuk Negeri kali ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan semua donatur dan sponsor yang telah memberikan dukungan dan bantuannya. Maka dari itu diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang telah membantu dalam acara ini. Semoga dengan dilaksanakannya acara ini dapat menimbulkan kesadaran sosial mahasiswa guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di Kalimantan Selatan. Selain itu, semoga dapat menyadarkan pemerintah terhadap kesenjangan infrastruktur yang masih terjadi terutama di bidang pendidikan karena semua anak mempunyai hak yang sama dalam menempuh pendidikan.